prinsip prinsip good governance menurut undp. robot G3. prinsip prinsip good governance menurut undp

Akuntabel Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. agar proses tata pemerintahan yang baik bisa terwujud maka ada satu jalan yaitu pemerintahan harus menjalankan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance, seperti participation, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus. Menjamin adanya supremasi hukum. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas: a. Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia terutama sejak era reformasi dan prinsip-prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip Clean dan Good Governance menurut UNDP ( United Nation Development Programme) yaitu : 6 1. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Keberadaan komite audit dalam perusahaan Good Corporate Governance merupakan suatu prosedur dan. Prinsip-Prinsip Good Governance UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003:5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: 1. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Good Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi Sri Nur Hari Susanto Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : [email protected] Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Joko. Good governance. Thoha, Miftah. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. 2010 (ISSN: 097-1195) Good Governance: The Two Meanings of “Rule Of Law” Untuk memahami good governance diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. dalam Good Governance tidak saja dituntut suatu birokrasi publikpenerapan prinsip-prinsip good governance dalam penetapan APBD Kota Padangsidim-puan tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut: 1. Good governance has. Good governance menjalankan disiplin anggaran serta. (Prio, 2022) Salah satu. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang. Forum Penelitian. Sedangkan menurut UNDP (Pasolong, 2019, hlm. Transparansi 4. 2 SEJARAH KEMUNCULAN KONSEP GOOD GOVERNANCE. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat. berlandaskan prinsip akuntabilitas, profesional, transparan, partisipatif, efektif dan efisien, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 1. com – Peneliti Senior LP3ES Malik Ruslan menilai, penerapan good governance atau suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab di sistem pemerintahan Indonesia belum berjalan maksimal. Akuntabilitas (kepada stakeholders) c. Menurut PP NO. Ini merupakan pendekatan yang berkonsentrasi pada aspek-aspek tata pemerintahan yang. Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan. Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme tahun 1997, daya tanggap memiliki arti yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani. Sementara itu, menurut UNDP, good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang capable, responsif, inklusif, dan transparan. Good Governance United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan Governance sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa”. b. 3. Adapun prinsip-prinsip dalam good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado Oleh Andhika Trisno1 Marlien Lapian2 Sofia Pangemanan3 Abstrak Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung. Good governance dapat dipahami dengan menerapkan dasarnya delapan karakteristik adalah : Partisipasi aktif; Tegaknya Hukum (Rule of law); Transparansi; Responsif; Jadilah musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; Keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. 10 PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG JUGA HARUS DIMILIKI OLEH PEMERINTAH DESA. Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil society partnership); 2. 5) Berorientasi pada konsensus. Tata pemerintahan yang terbuka ( transparan ) 3. 6. Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2004). Rule of law (penegakan hukum yang adil); 3. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi. Prinsip-prinsip Good Government Governance sangat penting. Pelaksanaan governance sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan beberapa prinsip sebagai sendi dasarnya. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya. Bahkan prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemahasiswaan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olah raga ditingkat Rukun Tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi diatasnya. 3. clean governance. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE MENURUT UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) Karakteristik dari “Good Governance” berdasarkan penelitian UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) pada Tahun 2000, kemudian dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), meliputi unsur – unsur sebagai berikut: (UNDP, 1997) Istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. (2007). Kemitraan dalam Konteks Good governance . Prinsip-prinsip itulah yang 2. The good governance promoted by the World Bank and UNDP still has no a definitive agreement . “Corporate Governance 3rd Edition”. Penelitian ini menunjukan bahwa Good Governance Menurut UNDP . Good Governance menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima. Prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance meliputi: 1. Apa saja 9 prinsip prinsip good governance menurut UNDP? Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8). Dalam mengimplementasikan good governance, tingkat keberhasilan tentu dipengaruhi oleh. , APU. Ningsih, Nining Ade dan Indar, Amran Razak. Konsep dan Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut Bappenas (2002:2-5) Konsep Tata Pemerintahan yang Baik memiliki 14 (empat belas). Selanjutnya, good governance dalam konteks tersebut dipandang sebagai a sound of development. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di PTPN VII”, Bandar Lampung:UNLAM, halaman 4 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. Popularitas terminologi ini mencuat di. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan It Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru, Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pada Penerapan Prinsip good Govermant dalam Pengelolaan IT Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru. UNDP, governance atau. Nanda (2006), dalam artikelnya yang berjudul Good GovernanceGood Governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. 3 Indikator Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance tentu harus ada. (Rasyid,1997 : 48). Good Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis di antara Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat. Di mana capaian ini akan terwujud jika pemerintahan menjalankan fungsinya dengan baik. 32 Tahun 2009 prespektif Hukum Islam untuk menjawab Rumusan masalah dari: (1) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) apa saja yang terkandung dalam UU No. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Namun memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance menurut UNDP (United National Development Planning), good governance merupakan merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. 1. id - Good governance diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen (tata kelola) pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. 2, November 2007 30 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN 1. Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah dari Segi Pemunculannya Adanya lembaga pemerintah daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip desentralisai. Transparansi b. 2. Ini merupakan pendekatan yang berkonsentrasi pada aspek-aspek tata pemerintahan yang baik yang terkait erat. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada dalam mewujudkan good governance. Tapi ini bisa negara menjadi coercive atau arbitrary (bertindak memaksa atau semena-mena). Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada dalam mewujudkan good governance. Prinsip utama dalam good governance menurut Dwidjowijoto (2003:216-217) adalah transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responbilitas. Prinsip-prinsip Good Governance diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. UNDP menerjemahkannya kedalam prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, rule of law, transparansi,. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah. 1998, beberapa lembaga internasional seperti UNDP (United Nations Development Programme) dan World Bank, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai good governance. Sedangkan menurut Bank Dunia, desentralisasi di-pertimbangkan atau diusahakan dalam bentuk yang bera-gam di negara-negara yang sedang berkembang dan berada dalam masa transisi dengan rezim yang digulingkan dan yang tidak digulingkan; dengan melalui demokrasi (baik yangAdapun prinsip dasar dari Good Govarnance itu sendiri adalah: 4] Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. dengan judul: “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Bidang Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Menemukan alternatif indikator dan prinsip-prinsip governance yang tepat dalam mengukur governance. Bawa upaya menciptakan good governance dalam pembentukan Undang-Undang maka diperlukan beberapa hal, (1) Partisipasi masyarakat, (2) penguatan pengetahuan di bidang legislasi, (3) Menghindari kepentingan kelompok politik tertentu, (4) Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan (5) Judicial Rewiew. Transparansi sangat penting dalam tata kelola yang baik, karena dengan adanya transparansi maka semakin mudah bagi publik untuk memantau. 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat. iStock. 101 tahun 2000 1. Kesetaraan 7. prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo . KOMPAS. AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabili tas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Faktor Faktor Budaya Politik Indonesia Pada Pemerintahan Dalam Mengupayakan Tercapainya. 1-98 tertentu dengan prinsip-prinsip dasar good go- vernance. Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu ; 1. 6661140413. Di antara 14 prinsip dalam good governance menurut UNDP itu, salah satu yang sangat penting adalah keterbukaan dan transparansi. 1 Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip menurut Menteri BUMN No. 1 Definisi Good Government Governance Menurut Mardiasmo (2018 : 23) yang dikutip oleh World Bank mengungkapkan bahwa Good governance adalah : “Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar. Hal ini berarti. Menurut UNDP yang diuraikan oleh Sedarmayanti (2004:7) kepastian. Transparansi 4. Heriyani, Y. Dari paparan diatas, tulisan ini akan mendiskusikan beberapa hal yakni: Pertama,Diantara aturan-aturan dimaksud adalah: 1. Berdasarkan definisi UNDP, governance mempunyai tiga kaki (three legs) yaitu: 1) Economic governance, meliputi proses. Metodologi Penelitian Pemilihan Judul. Good goverment governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip good governance di bidang perlakuan pemerintahan (goverment actions) secara luas di semua level. Dilansir dari situs Prokomsetda - Pemkab Buleleng, berikut pengertian good governance: " Good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, sesuai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. 2. Menurut UNDP (United Nation Development Programme) menyatakan bahwa karekteristik good governance, meliputi: a. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Wawasan ke depan (visionary); b. 1) Partisipasi masyarakat. Prinsip Good Governance yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak dapat. Menurut United Nation Development Program (UNDP), good governance memiliki 8 (delapan) prinsip (Dwiyanto, 2006), yaitu: a. Pengertian governance menurut UNDP ( United Nation Development Program) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003) terdapat tiga model tata kepemerintahan yang baik,. Tujuan penerapan good governance dalam. Sedangkan menurut UNDP ( United National Development Planning ), Good Governance diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan. Kesejahteraan rakyat (economic governance). prinsip utama yang melandasi good governance yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. 03/01/15 TEORI PEMERINTAHAN 12 PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) UNDP (united nations development programe) 1. Kepastian hukum 3. com - Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip. Partisipasi (participant) Gagasan ini menyatakan bahwa semua kelompok dalam suatu. Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip . UNDP mengemukakan good governance memiliki sembilan prinsip yang harus terpenuhi dalam praktiknya. Rule of law (T egaknya. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran sektor swasta. Menurut United Nation Development programe (UNDP) memformulasikan beberapa ciri-ciri dan sekaligus menjadi prinsip utama bagi Negara untuk mewujudkan Good Governance (GG) , yang meliputi: 1. Bahkan dalam. Mandar Maju, 2012, hlm. Jakarta: Rajawali Pers. Sebutkan Prinsip prinsip GOOD GOVERNENCE? PP No. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Nasional. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip good governance pada kantor distrik Okhika kabupaten Pegunungan Bintang dengan focus kajian pada tiga indicator khusus yaitu Transparansi, Penegakan hokum dan Akuntabilitas, hal tersebut peneliti. (CUI-ITB, 2004) Laporan tentang GCG Oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untukdalam prinsip-prinsip Good Governance, Good Governance baru diterapkan semenjak pertengahan 2015. mempraktikkan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), terdapat lima prinsip dalam good corporate governance yaitu sebagai berikut:. Aktivitas yang dilakukan harus didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. apabila prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik. sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam governance corporate adalah: transparansi, akuntabilitas. 1. PRINSIP-PRINSIP GCG Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate. Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip Good Governance itu terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik, meliputi : a. Gambir (1996:7) menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, administrasi publik harus menggambarkan. Konsepsi Good Governance 1. Dalam makalah ini berisi pemaparan dari pengertian good governance, urgensi good governance, prinsip-prinsip good governance, dan implementasinya di Indonesia. 1. Development Progra (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-uruan negara pada semua tingkat”. Dari kesembilan prinsip good governance yang diberikan oleh UNDP tersebut, paling tidak ada lima karakteristik yang jelas-jelas menunjukkan perlunya membangun interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat yang didasari semangat kebersamaan dan. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Yayang Hanafi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). 4. kemakmuran dalam masyarakat. Narasumber penelitianZaman (2020) Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). Responsivitas akan meningkat jika masyarakat memiliki informasi yang lengkap mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan 8 1. 2010. keadilan masyarakat. Menurut World Bank, good gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan. Good Governance: Definisi dan Prinsipnya (KOMPAS. 2. Baik atau buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah memenuhi semua prinsip-prinsip good. Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Kerangka Otonomi Daerah 1. Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa prinsip good governance terkait pemerintah daerah ditunjukan untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun. Hambatan dalam Mewujudkan Good Governance dan Alternatif Pemecahan Munculnya tindakan korupsi, manipulasi,. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. bahwa untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), pemerintah di berbagai negara dapat menggunakan instrumen dan strategi kebijakan maupun prinsip- prinsip yang dimiliki dalam kerangka konseptual Neo-Manajemen Publik atau bisa juga disebut sebagai Administrasi Negara Baru (Nigro dan Nigro, 1980;. Universitas Sumatera Utara. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyaiPengertian Good Governance Menurut Sukrisno Agoes. Peneliti menentukan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti yang. Dengan melaksanakan. . Pd. Hambatan dalam Mewujudkan Good Governance dan Alternatif Pemecahan Munculnya tindakan korupsi, manipulasi,. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari. penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Peraturan Pemerintahi Nomori 101i Tahuni 2000i dan sejalan dengan UNDP. Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil 3. Pendahuluan Harvorsen menyebutkan perbedaan antara World Bank dan UNDP. Secara umum, Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. 1) Partisipasi masyarakat . Tata kelola ( governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Dalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum Andi Hakim, komitmen good governance salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.